Infrastruktur Saja Tak Cukup, UMKM di Kawasan Baru Butuh SDM Terampil

Pemerintah menyadari bahwa membangun pusat ekonomi baru di luar Jawa memerlukan lebih dari sekadar jalan, listrik, dan bangunan. Kesiapan tenaga kerja, pendidikan masyarakat, dan perlindungan hak warga lokal menjadi faktor penentu apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan atau justru meninggalkan masyarakat di belakang.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan. “Seperti pertanian di Papua, ketika masyarakat menghadapi keterbatasan pupuk. Melalui pendampingan akademisi, warga diperkenalkan pada pemanfaatan kotoran sapi sebagai bahan kompos,” katanya. Contoh ini menunjukkan bahwa produktivitas bisa meningkat tanpa teknologi mahal, asalkan ada pendidikan yang tepat.

Program Tim Ekspedisi Patriot melibatkan akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi di kawasan transmigrasi. Pendekatan ini fokus pada pemberdayaan sumber daya lokal yang sudah tersedia di masyarakat.

Saat berbicara di Peking University, Iftitah juga mengakui tantangan lain: kawasan industri baru harus memastikan warga lokal benar-benar mendapat manfaat ekonomi. Hal itu meliputi akses ke pekerjaan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan kepastian hak atas tanah mereka.

Kasus Kawasan Rempang menjadi pelajaran berharga. Pembangunan hanya mendatangkan perusahaan atau membangun rumah tidak cukup—pemerintah perlu melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan agar investasi bisa membuka peluang nyata bagi warga setempat untuk berkembang.

Pengembangan komoditas unggulan daerah, seperti durian di Sulawesi, juga membutuhkan ekosistem lengkap: pasokan stabil, mutu konsisten, jaringan logistik yang baik, dan akses ke pasar ekspor. Tanpa itu, petani lokal kesulitan meraih manfaat maksimal dari potensi produk daerah mereka sendiri.

Sumber: Republika