Para pelaku usaha truk towing di Surabaya masih menunggu kepastian soal akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan operasional mereka. Aspirasi yang mereka suarakan kini tengah dievaluasi oleh BPH Migas, badan pemerintah yang berwenang mengatur penyaluran BBM bersubsidi di Indonesia.
Pertamina Patra Niaga sebelumnya sudah mempertemukan tuntutan para pengusaha truk towing ini dengan BPH Migas dalam sebuah rapat yang digelar pada 30 September 2026. Hasilnya belum final karena regulator masih mengkaji usulan tersebut.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan bahwa perusahaannya hanya pelaksana kebijakan, bukan penentu aturan. “Kami memahami dan menghormati aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan pelaku usaha truk towing di Surabaya. Aspirasi tersebut telah disampaikan dan dibahas secara langsung bersama BPH Migas dalam rapat pada 30 September 2026, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi oleh BPH Migas,” ujar Kitty.
Kitty juga menambahkan bahwa selama proses evaluasi berjalan, semua pihak diimbau menjaga kelancaran aktivitas dan tidak mengganggu akses ke fasilitas operasional. Pertamina Patra Niaga berkomitmen terus berkoordinasi dengan BPH Migas agar aspirasi pengusaha towing bisa ditindaklanjuti lewat jalur yang tepat.
Bagi para sopir dan pengusaha truk towing yang menggantungkan operasional harian mereka pada BBM, keputusan regulator ini tentu sangat dinantikan. Kepastian akses BBM bersubsidi bisa berdampak langsung pada biaya operasional dan kelangsungan usaha mereka.
Sumber: Republika
Baca Juga
Ekonom Pesimis Target Pertumbuhan 6 Persen Bisa Dicapai di 2027
Galeri Investasi UYM Sabet Penghargaan BEI, Mahasiswa Didorong Melek Investasi
Kemenhub Kejar KAI Selesaikan 35 Trainset KRL Jabodetabek, Masih Kurang 8 Rangkaian
