Mayoritas ekonom Indonesia meragukan pemerintah bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun 2027. Keraguan ini terungkap dari survei yang melibatkan 63 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, lembaga riset, hingga organisasi multinasional.
Hasil survei yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. “Dari 63 responden, sebanyak 37 ekonom (59 persen) menilai target tersebut sebagai asumsi makroekonomi yang paling kecil kemungkinannya untuk tercapai, menjadikannya pilihan yang paling banyak dipilih dengan selisih yang cukup besar dibandingkan asumsi lainnya,” tulis LPEM FEB UI.
Survei yang berlangsung dari 21 September hingga 13 Oktober 2026 ini mengidentifikasi beberapa asumsi ekonomi lain yang juga dianggap sulit. Nilai tukar rupiah Rp 17.500 per dolar AS menempati posisi kedua dengan 12 responden (19 persen) yang memilihnya sebagai asumsi tersulit. Sementara asumsi lainnya seperti harga minyak, inflasi, dan imbal hasil obligasi jauh lebih sedikit dipilih.
Selain target pertumbuhan ekonomi, dua program pemerintah juga menjadi sorotan karena dianggap berisiko tidak memenuhi harapan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi yang paling mengkhawatirkan, dengan 54 dari 63 responden (86 persen) menilainya berisiko tidak efektif sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menjadi perhatian, dengan 48 responden (76 persen) menganggapnya berisiko. Target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dipilih oleh 43 responden (68 persen) sebagai agenda yang paling berisiko tidak terwujud.
Namun tidak semua program dinilai sama risikonya oleh para ekonom. Program investasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, hilirisasi, dan program 3 juta rumah dianggap lebih realistis untuk dicapai. Pandangan ini menunjukkan bahwa para ahli ekonomi memandang tantangan implementasi pemerintah dengan nuansa dan penilaian yang berbeda-beda tergantung jenis programnya.
Sumber: Republika
Baca Juga
Galeri Investasi UYM Sabet Penghargaan BEI, Mahasiswa Didorong Melek Investasi
Kemenhub Kejar KAI Selesaikan 35 Trainset KRL Jabodetabek, Masih Kurang 8 Rangkaian
Dividen BUMN Lewat Danantara Tak Masuk Kas Negara, Tapi Diputar Lagi Jadi Investasi
