Inflasi pangan yang mencapai 5,81 persen pada Oktober 2026 membawa beban berat bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Mereka terpaksa mengalokasikan porsi pendapatan jauh lebih besar untuk makanan pokok dibandingkan kelompok menengah ke atas, sehingga ruang untuk belanja kebutuhan lain semakin menyempit.
Peneliti dari Indef, Afqah Hudaya, menjelaskan dampak ketimpangan ini dalam diskusi publik pekan lalu. Menurutnya, “ketika harga pangan naik, merekalah yang paling terpukul,” mengacu pada rumah tangga miskin yang sangat bergantung pada pengeluaran pangan untuk kelangsungan hidup sehari-hari.
Tekanan harga pangan terlihat jelas dari pergerakan inflasi volatile food (komponen harga bergejolak) yang terus melonjak: naik dari 2,52 persen di Juli menjadi 4,06 persen di Agustus, lalu 5,03 persen di September hingga 5,81 persen di Oktober. Sebaliknya, inflasi inti justru menurun dalam periode sama, menunjukkan persoalan lebih bersumber dari pasokan pangan daripada lonjakan permintaan umum.
Beberapa komoditas pokok seperti cabai rawit, beras, daging ayam ras, dan daging sapi menjadi pemicu utama kenaikan harga. Tekanan ini memaksa rumah tangga mengubah pola belanja mereka, mengalihkan pengeluaran dari barang nonpangan untuk tetap mencukupi kebutuhan makan sehari-hari.
Gangguan produksi diperkirakan akan memberat situasi ke depan. Fenomena El Niño yang menyebabkan kekeringan telah menurunkan proyeksi produksi padi nasional 2026 menjadi 57,45 juta ton, turun 4,57 persen dari tahun sebelumnya. Risiko kelangkaan beras akan semakin akut menjelang akhir tahun dan awal 2027 saat permintaan pangan meningkat.
Afqah menekankan bahwa pengendalian inflasi pangan membutuhkan fokus pada penguatan pasokan dan distribusi, bukan hanya stimulus fiskal. “Jawaban itu harus datang dari kebijakan pasokan dan distribusi pangan,” katanya, menggarisbawahi bahwa subsidi daya beli saja tidak cukup tanpa mengatasi akar masalahnya.
Indef merekomendasikan pemerintah meningkatkan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama di wilayah dengan inflasi pangan tinggi, serta memperkuat distribusi antarprovinsi. Perlindungan khusus bagi kelompok rentan—termasuk buruh tani, petani kecil, dan nelayan—juga dinilai penting mengingat mereka juga akan menghadapi tekanan pendapatan di masa paceklik.
Sumber: Republika
Baca Juga
Pemerintah Perkuat Pengawasan Jagung Murah untuk Lindungi Peternak Ayam Rakyat
Investor Inggris dan Belanda Siap Tanam Modal Rp2,5 Triliun di Kawasan Industri Indonesia
Pertamina Mandalika Racing Series Buka Peluang Bisnis bagi UMKM Lokal Lombok
