Gibran Minta Kepala Daerah Tanggap Soal Intoleransi, Negara Wajib Jamin Kebebasan Beragama

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung membuka Kongres Nasional ke-V Asosiasi Pendeta Indonesia (API) di Tangerang, Banten, Kamis. Di forum itu, ia menyampaikan permintaan maaf atas kasus-kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah.

“Indonesia adalah negara, bangsa yang majemuk. Perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, nilai-nilai toleransi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di tempat Bapak Ibu masih terjadi kasus-kasus intoleransi,” ujar Gibran dalam sambutannya.

Gibran menegaskan bahwa menjamin kebebasan warga negara dalam beribadah bukan sekadar janji, melainkan perintah konstitusi. Ia menyebut hal ini sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya.

Salah satu contoh penanganan yang ia angkat adalah persoalan GKPI Rajeg. Menurutnya, gereja tersebut tidak ditutup, melainkan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih layak dengan dukungan pemerintah daerah, sehingga jemaat tetap bisa beribadah seperti biasa.

Gibran secara khusus mengingatkan para kepala daerah, Kapolda, hingga Pangdam agar tidak lambat merespons potensi konflik di tengah masyarakat. “Jika ada percikan-percikan intoleransi di tengah masyarakat, segera selesaikan, segera dicari solusinya,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk para rohaniwan, untuk bersama-sama menjaga kerukunan. “Mari kita jaga Indonesia bersama-sama. Kita harus saling menguatkan, saling bantu, saling topang. Jadikan perbedaan bukan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya dengan kabar bohong,” pungkasnya.

Kongres API diharapkan menjadi momentum bagi para pendeta untuk memperkuat peran mereka dalam merawat harmoni sosial, sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga persatuan adalah urusan semua pihak, bukan hanya pemerintah.

Sumber: Antara News