Ribuan Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di seluruh Indonesia akan difungsikan sebagai titik penyebaran informasi menjelang kebijakan wajib sertifikasi halal yang resmi berlaku pada 18 Oktober 2026. Kementerian Agama (Kemenag) menjadikan jaringan kelembagaannya yang luas — mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan — sebagai kekuatan utama untuk menjangkau masyarakat.
Direktur Jaminan Produk Halal Kemenag, M. Fuad Nasar, menyebut pihaknya berada di posisi strategis untuk mengedukasi publik soal aturan ini. Sosialisasi akan melibatkan penghulu, penyuluh agama, hingga pengurus masjid agar pesan tentang wajib halal bisa sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah.
“Kemenag berada dalam posisi penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan Wajib Halal Oktober ini,” ujar Fuad. Ia menilai modal sosial yang dimiliki Kemenag — berupa jaringan keagamaan yang sudah mengakar — menjadi keunggulan tersendiri dalam program edukasi ini.
Fuad menegaskan bahwa sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan oleh satu direktorat. Semua unit di lingkungan Kemenag diminta ikut menyuarakan pesan halal sesuai tugas dan fungsi masing-masing. “Pesan-pesan halal itu tidak hanya disuarakan oleh Direktorat Jaminan Produk Halal, BPJPH, tapi juga disuarakan oleh semua direktorat dan itu juga dengan penekanan-penekanan sesuai dengan tugas dan fungsinya,” katanya.
Cakupan isu halal sendiri dinilai lebih luas dari sekadar makanan dan minuman — menyentuh pula sektor pariwisata dan ekonomi secara umum. Karena itu, Fuad mendorong adanya kesatuan narasi antara Kemenag, kementerian terkait, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH — lembaga pemerintah khusus yang mengurusi sertifikasi halal).
Upaya edukasi ini direncanakan tidak berhenti di bulan Oktober saja, melainkan berlanjut setelah tenggat wajib halal diberlakukan. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, kehadiran jaringan sosialisasi yang menjangkau hingga tingkat kecamatan bisa menjadi peluang untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sertifikasi halal secara lebih mudah.
Sumber: Antara News
Baca Juga
Jalan Penghubung Gayo Lues Kembali Bisa Dilalui Setelah Banjir Bandang
Drone Lokal Baru Capai 66% Komponen Dalam Negeri, Baterai Masih Andalkan Impor
Sultra Jadi Fokus Pembangunan 169 Kampung Nelayan, KKP Mulai Verifikasi Kelayakan Lokasi
