Pemerintah menekankan bahwa penerima energi terbarukan dari masyarakat adalah faktor krusial dalam kesuksesan pengembangan proyek, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung yang dibangun di Danau Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Hal ini disampaikan saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan kunjungan tinjauan ke lokasi proyek untuk mengevaluasi apakah implementasinya telah sesuai dengan pemenuhan hak asasi manusia.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, “Tantangan pengembangan PLTS Terapung salah satunya adalah bagaimana kita bisa memastikan penerimaan masyarakat sekitar yang sedikit banyak pasti akan terdampak.” Pemerintah dan pengembang diharapkan memberikan perhatian khusus kepada nelayan, pemilik keramba jaring apung (KJA) yang digunakan untuk budidaya ikan, dan penduduk sekitarnya.
PLTS Terapung Cirata dipandang sebagai proyek energi terbarukan berskala besar yang dapat dijadikan pembelajaran untuk pengembangan proyek serupa di tempat lain di Indonesia. Komnas HAM melihat kunjungan ini sebagai kesempatan untuk mempelajari praktik baik yang berhasil diterapkan dan berpotensi direplikasi di wilayah lain.
Perwakilan Komnas HAM menekankan pentingnya melibatkan dan menginformasikan masyarakat sejak tahap awal perencanaan proyek, jauh sebelum konstruksi dimulai. Dengan begitu, dampak potensial terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dapat dibicarakan dan disiasati dari awal, bukan menunggu keluhan bermunculan setelah proyek berjalan. Pendekatan ini bertujuan memastikan keseimbangan antara manfaat energi bersih dan kesejahteraan komunitas lokal yang hidup di sekitar proyek.
Sumber: Antara News
Baca Juga
Brand Lokal Butuh Inovasi dan Platform Digital untuk Rebut Pasar yang Lebih Luas
Temukatsu Resto Tawarkan All You Can Eat Nusantara di Nemuru Hotel Ciputat
IPLT Madurejo Harus Perbaiki Proses Pengolahan Setelah Ditemukan Logam Berat
